Forum Kemitraan dengan BPJS Kesehatan, Plt Wali Kota: Pemkot Siap Mengover Kekurangan, Layanan BPJS Juga Harus Ditingkatkan

MADIUN – Urusan kesehatan harus diprioritaskan. Apalagi saat sakit datang mendera.  Karenanya, urusan jaminan kesehatan juga tidak boleh dikesampingkan. Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menyebut Pemerintah Kota Madiun siap mengover biaya jaminan kesehatan seluruh masyarakat Kota Pendekar. Hal itu disampaikan Plt wali kota saat Forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan BPJS Kesehatan. Kegiatan berlangsung di ruang 13 Setda Kota Madiun, Selasa (8/9).

‘’Kalau harus memenuhi kepesertaan itu mudah. Akan kita cukupi, tetapi jangan sampai ada masyarakat yang berobat kemudian terkendala BPJS-nya tidak aktif dan lain sebagainya,’’ kata Plt wali kota.

Urusan jaminan kesehatan memang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, cakupan peserta aktif di Kota Madiun memang masih dibawah target nasional. Cakupan peserta di angka 182.103 jiwa atau 90,39 persen. Sementara target pusat di angka 95 persen. Namun, dari segi kepesertaan di Kota Madiun sudah mencapai 98,80 persen. Artinya, ada ribuan masyarakat yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan dengan status tidak aktif. Mulai dari sudah meninggal, pindah, dan lain sebagainya. 

‘’Untuk mencapai 95 persen tadi ada kekurangan sekitar sembilan ribu peserta aktif. Itu anggarannya sekitar Rp 2,5 miliar. Akan kita cukupi. Ini uang masyakarat untuk jaminan kesehatan masyarakat, kenapa tidak,’’ tegasnya.

Pemerintah Kota Madiun sudah mengover sebanyak 69.957 peserta dengan peserta aktif mencapai 66.626. Pemkot Madiun setiap tahun menggelontorkan anggaran sekitar Rp 32 miliar setiap tahunnya untuk pembayaran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan. Besaran itu dimungkinkan akan bertambah tahun depan. Salah satunya untuk mengejar kekurangan kepesertaan aktif sesuai target nasional tersebut. 

‘’Prinsipnya jaminan kesehatan di Kota Madiun tidak sulit. Semua masyarakat Kota Madiun yang mau di kelas 3 akan kita biayai,’’ ujarnya. 

Namun, Plt wali kota juga meminta komitmen pelayanan dari BPJS Kesehatan yang juga harus terus ditingkatkan. Pasalnya, duit yang digelontorkan Pemkot Madiun ke BPJS Kesehatan juga cukup besar. Mencapai Rp 32 miliar setahun dan besar kemungkinan akan bertambah. Plt wali kota berharap tidak ada masyarakat Kota Madiun yang tak tertangani hanya karena urusan administrasi BPJS. Selain itu, pembayaran klaim untuk dokter dan lainnya yang dibayarkan BPJS Kesehatan juga harus lancar. 

‘’Jangan sampai masyarakat terkendala hanya karena BPJS tidak aktif. Saya tidak mau dengar itu,’’ pungkasnya. (rams/agi/diskominfo)